masukkan script iklan disini
Ilustrasi: Pinterest
Oleh: Saldiansyah Rusli
Tidak terkecuali sektor pendidikan, pemerintah melakukan pemotongan anggaran sebesar 22,5 triliun bagi pendidikan tinggi dari yang sebelumnya 56,6 triliun. Kebijakan ini tentu patut dipertanyakan, sebab sebelumnya saja anggaran pendidikan yang diamanatkan sebesar 20% toh pula tidak diberikan secara maksimal. Karena itu, kita patut curiga pula kalau anggaran yang hasil dari pemotongan anggaran nantinya, juga tidak diberikan secara maksimal.
Tidak hanya itu, pemotongan anggaran yang menyasar sektor pendidikan juga merupakan bukti nyata kalau sejak awal negara tidak memiliki itikad baik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan gratis. Hal ini terlihat jelas pada 100 hari masa jabatan Prabowo-Gibran; di mana belum ada satu pun kebijakan yang muaranya menopang harapan tersebut. Justru sebaliknya, harapan akan cita-cita Pendidikan gratis yang sebelumnya sudah diwacanakan kian jauh dari genggaman.
Pasalnya, hadirnya kebijakan ini (Inpres No. 1 Tahun 2025), bersamaan dengan mencuatnya kekhawatiran di kalangan mahasiswa khususnya akan biaya pendidikan yang diduga kuat akan bertambah. Kekhawatiran ini tentu bukan tanpa alasan. Karena jauh sebelum kebijakan ini hadir, kenaikan biaya kuliah sudah menjadi masalah tahunan. Dengan alasan itu, apabila anggaran pendidikan berkurang maka secara otomatis biaya pendidikan akan naik pula, bahkan berlipat ganda dari sebelumnya.
Alhasil, berbagai masalah lainnya pasti akan menyusul. Kita akan melihat bagaimana komersialisasi secara ugal-ugalan dan terang-terangan ditemukan diberbagai kampus. Dan pada akhirnya mahasiswa dijadikan kambing hitam.
Meski ini masih asumtif, tetapi bukan berarti tidak beralasan. Bayangkan saja, sebelum efisiensi anggaran ini hadir, kebanyakan kampus sudah memiliki cita-cita beralih status menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Alasannya jelas, yakni bagaimana pendanaan bisa didapatkan secara mandiri. Entah dengan bisnis, investasi, menaikkan biaya kuliah, biaya pembangunan, menjual map bagi mahasiswa baru, atau apalah disebutnya, tetapi kesemuanya tentu bersifat komersialisasi pendidikan.
Bayangkan lagi, di tengah kondisi yang kian carut-marut itu nantinya; akses pendidikan yang kita tahu sebelumnya terbatas, juga pasti dengan sendirinya akan lebih terbatas lagi atau bahkan pendidikan tak akan diberikan sama sekali. Bersamaan dengan itu, kengerian lainnya bisa saja terjadi. Di mana karena beban masalah pendidikan tinggi yang semakin kompleks, sehingga membuat sebagian dari kita putus kuliah, misalnya.
Sementara itu, dari segala dampak yang akan terjadi, tentu tidak terlepas dari akumulasi berbagai ketimpangan sebelumnya. Bahwa cita-cita akan pendidikan gratis hanyalah angan belaka merupakan sikap skeptis yang wajar. Sebab, seribu satu ketimpangan sebelum keriuhan akan kebijakan ini hadir, nyata-nyata tak pernah digubris. Kekhawatiran bahwa kedepannya pendidikan hanya bisa diakses oleh mereka yang beruang tentu bukan hal yang berlebihan.
Singkatnya, dengan adanya pemangkasan anggaran ini, otomatis kampus-kampus tak akan diam. Tidak diam yang dimaksud di sini ialah bagaiamana biroraksi kampus memutar otak agar bisa mendapatkan dana tambahan. Sampai pada akhirnya, kekhawatiran yang disebutkan sebelumya menjadi kenyataan. Tetapi tentu hal ini bukan yang diharapkan.
Lagi-lagi, meski ini masih asumtif, tetapi bukan berarti kita tidak patut mempersiapkan diri dari sekarang. Betapa tidak, pemotongan anggaran ini seumpamanya satu tangan dari pemerintah telah lepas genggaman terhadap pendidikan. Pun memang kita tahu, kalau pendidikan sedari awal bukan lagi priotitas.
Lantas, apa?
Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis!
