masukkan script iklan disini
UKKIRI-Koprs HMI-Wati (Kohati) Badan Kordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawasi Selatan dan Barat (Sulselbar) sukses gelar Dialog Detik-detik Pemilihan Daerah (PILKADA) yang bertajuk "Peran Perempuan dalam Mengawal Demokrasi: Wujudkan Pilkada Damai dan Jurdil", di Aula Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (22/11/2024).
Ita Rosita, ketua umum Kohati BADKO, menuturkan peran HMI-Wati sebagai lembaga perempuan sudah sepatutnya hadir mengawal demokrasi.
"Berbicara tentang kebangsaan dan keindonesiaanya perlu dikawal juga sama kohati salah satunya adalah menjelang pilkada ini untuk bagaimana kemudian teman-teman perempuan bisa mengawal demokrasi dengan baik, jujur dan jurdil," tuturnya.
Lanjut Ita, Ia juga munuturkan peran perempuan dalam mengisi posisi sebagai penyelenggara pemilu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan Pemilu.
"Perempuan sangat berperan penting dari pilkada ini seperti penyelenggara, pengawas pemantau, paslon, dan perempuan punya pertisipasi yang sangat berpengaruh," ungkapnya.
Senada dengan Ita, A. Rachmatika Dewi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulsel, mengungkapkan perempuan amat berpengaruh dalam menentukan pemilu.
"Kenapa peran perempuan itu menjadi sangat penting dipilkada kali ini yang pertama, karena populasi kita yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada Laki-laki sehingga mengharuskan kita kaum perempuan tanpa mengecilkan teman teman laki laki di sini, tapi lebih memberikan edukasi dan juga motivasi," ungkanya.
Lanjut, Rachmatika, juga menekankan para pemilih perempuan agar memperhatikan Visi-misi calon pemimpin yang berkaitan dengan Hak-hak dan perlindungan hukum bagi perempuan.
"Visi-misi seperti apa yang harus kita dengar dari mereka yang berbicara tentang bagaimana kesejahteraan perempuan, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan juga perlindungan hukum yang akan diberikan kepada perempuan, dan yang menjadi poin penting untuk kita para perempuan lebih jeli melihat soal calon pemimpin dalam pilkada ini, momentum ini hanya 5 tahun sekali," tuturnya.
Nurhikmah, Komisioner Komisi Informasi Sulsel, menegaskan peran perempuan dalam pilkada sangat penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan adil sesuai dengan amanat konstitusi.
Indonesia telah memverifikasi undang-undang di tahun 1984 yang mengamanatkan penghapusan diskriminasi-diskriminasi terhadap perempuan di semua sektor termasuk politik.
"Kesejahteraan untuk perempuan di tahun sebelumnya belum seperti sekarang dan banyak yang belum terlibat dalam konstitusi dan posisi strategis," tegasnya.
Reporter: Asnidar
Editor: Akram
