masukkan script iklan disini
UKKIRI-Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) gelar Dialog Refleksi bertajuk "Masa Depan Pendidikan di Bawah Rezim Prabowo-Gibran" yang berlangsung di Taman Perusahan Listrik Negara (PLN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Selasa (19/11/2024).
Diskusi tersebut berusaha merefleksi bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dengan menghadirkan 4 pembicara yaitu: Ian, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Ali, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI), Tegar, Universitas Sultan Hasanuddin (UNHAS), Fahri, mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Aldi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
Ian, dalam diskusi menyentil pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu. Diketahui, pidato tersebut menyerukan demokrasi santun yang dinilai akan mengacam pendidikan.
"Dalam kajian demokrasi manapun tidak ada di temukan demokrasi yang fantastis, tidak ada demokrasi yang berlandaskan pada moral, ketika kita berbicara tentang moral kita berbicara tentang sopan santun, karna dalam demokrasi setiap pembicaraan itu di anggap penting, hal inilah yang kemudian berimbas pada pendidikan," jelasnya.
Di sisi lain, Tegar, menjelaskan bagaimana tata kelola kabinet yang bersingungan lansung dengan pendidikan di rezim Prabowo-Gibran merupakan warisan dari Jokowidodo.
"Prabowo tidak Semata-mata lepas dari apa yang di terapkan oleh Jokowi, tapi di lihat secara khusus sebenarnya Mentri Pendidikan hari ini pecah, Jokowi sebenarnya mengakui selama ini pendidikan yang di jalankan sangat berat, lahirlah tiga kementerian yang di harapkan bisa menjawab beban sistem pendidikan yang berjalan tapi hasilnya nihil juga," ujarnya.
Di sisi lain, Ali, mengungkapkan masalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tak kunjung diselesaikan oleh negara.
"Yang kita saksikan sekarang bahwa liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi, dengan aturan UKT yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, bahkan ada yang 15 kali lipat kenaikan UKTnya, pemerintah dengan entengnya menaikkan UKT dan pihak universitas menjalankan aturan dari pemerintah seharusnya paham akan kondisi mahasiswa," ungkapnya.
Senada, Fahri, menyatakan bahwa dinamika yang terjadi di UNM dan UINAM kurang lebih sama, yaitu pembungkaman demokrasi yang dilakukan oleh rektor.
"Rektor baru UNM baru menjabat, saat mahasiswa mencoba mengawal beberapa isu dengan jalur litigasi maupun non-litegasi, namun yang meraka dapat adalah represif dari preman-preman rektorat, kemudian meraka mencoba mengudang rektor untuk berdialog tapi ia tidak datang, dan tidak menanggapi dengan serius undangan yang mereka kirimkan," tuturnya.
Reporter: Asnidar
Penulis: Raja Lustawer
Editor: Afanullah
