Media Ukkiri—Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (DEMA UINAM) melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai 2024 didepan Gedung Rektorat UINAM, Jumat (09/02/2024).
Ketua DEMA UINAM, Fadil Musaffar, mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan inisiatif agar ummat dan bangsa di tanah air, terkhusus di UINAM, tidak terpecah belah karena momentum politik.
Dalam deklarasi, DEMA UINAM melibatkan lima fakultas diantaranya, Ushuluddin dan Filsafat, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, Tarbiyah dan Keguruan serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
Menurut Fadil, hal itu sebagai respon atas adanya flayer yang beredar dan dianggap sebagai pengklaiman atas gerakan mahasiswa dan dosen di UINAM.
“Ada petisi [flayer] yang tersebar dan membawa nama mahasiswa dan dosen. Itu tidak kita ketahui sumbernya,” tuturnya saat dihubungi via whatsapp.
Fadil juga menyampaikan bahwa bukan hanya UINAM yang melakukan deklarasi, namun sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sekota Makassar.
Diketahui, Deklarasi Pemilu Damai 2024 bersama para ketua BEM Makassar memang telah berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (01/02/2024), dimana Fadil Musaffar turut terlibat.
Deklarasi beberapa waktu lalu tersebut, di pimpin oleh penjabat gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin yang juga dihadiri oleh Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI, Bobby Rinal Makmum dan Wakil Kapolda Sulsel, Brigadir Jenderal, Chuzaini Patoppoi.
Silang Pendapat Soal Deklarasi
Sebelum deklarasi yang diinisiasi oleh DEMA UINAM tersebut terlaksana, Masda Nugraha, Penjabat Sementara DEMA Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), dihubungi oleh Fadil Musaffar.
Tanpa pembicaraan antar lembaga kemahasiswaan, panggilan whatsapp dari Fadil membuat Masda kaget. "Tidak ada konsolidasi sebelumnya, telponya langsung ajakan deklarasi," ungkapnya.
Alasan DEMA FAH menolak deklarasi tersebut, menurut Masda, ialah citra narasi Pemilu Damai 2024 yang belakangan banyak dinarasikan aparat negara sebagai cooling system atas kritik terhadap presiden Joko widodo yang tampak cawe-cawe terhadap paslon tertentu.
“Kelihatan itu usahanya polisi terlibat menepis kritik banyak kampus. Kalau kita baca Koran Tempo edisi 5 Februari [Siasat Polisi Meredam Kampus], jelas sekali dan patut dicurigai. Apalagi, baru-baru ini kampus [UINAM] terima beasiswa dari Polri [Kepolisian Negara Republik Indonesia],” tuturnya.
Mempertanyakan itu, Penjabat Sementara (PJS) DEMA FAH tak diberi jawaban yang kuat untuk mengikuti deklarasi tersebut. Masda menuturkan tak ada penjelasan yang menurutnya bisa ia terima untuk merangkul pengurusnya ikut terlibat dalam deklarasi.
“Katanya deklarasi itu atas inisiatifnya ji DEMA [UINAM]. Jawabannya itu saja waktu ditelpon ka. Tidak ada penjelasan rincinya. Kurasa tidak konret juga dengan isu politik saat ini,” ucapnya.
“Kalau kita memang mau merespon soal pemilu, kenapa tidak isu pemakzulan saja yang jelas-jelas presiden terlibat untuk paslon [pasangan calon] tertentu. Kampus lain sudah bersikap. Kampus sendiri [UINAM] tidak berani mengucapkannya,” lanjut Masda.
Sejalan dengan FAH, ketua DEMA Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKIK), Ahmad Zaki, juga mengatakan bahwa ia tersentak soal deklarasi tersebut. Tanpa konsolidasi sebelumnya, DEMA UINAM dinilai tergopoh merangkul fakultas-fakultas lain.
“Kami dari Kesehatan [FKIK] tidak menolak dan tidak juga menyetujui. Hanya saja kami tidak terlibat langsung dikarenakan beberapa hal, termasuk komunikasi yang tiba-tiba,” ungkapnya.
Wawancara Ukkiri dengan Fadil Musaffar, ia mengatakan bahwa ada 3 mahasiswa perwakilan dari FKIK turut terlibat dalam deklarasi. Namun, saat dikonfirmasi, Ahmad Zaki menegaskan bahwa tak ada pihak dari fakultasnya yang diutus.
“Kalau soal itu, tidak ada komunikasi yang masuk. Adanya teman-teman dari Kesehatan [FKIK] terlibat, mungkin itu diluar pengurus DEMA Fakultas yang merupakan mahasiswa Kesehatan,” pungkasnya.
Editor: Ziyad Rizqi
