masukkan script iklan disini
Oleh: Rahmad Adri
Tanggal 02 Mei merupakan hari pendidikan nasional, Peringatan Hardiknas tersebut ditetapkan setelah adanya Surat Keputusan Presiden RI No. 305 Tahun 1959 tertanggal 28 November 1959.
Peringatan Hardiknas bertepatan dengan hari ulang tahun bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Penetapan tersebut dilandasi oleh sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan baik secara konsep maupun praktik.
Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan bangsa. Bagi Ki Hajar Dewantara kemerdekaan tidak cukup hanya diupayakan melalui jalur pergerakan dan politik saja, namun harus disertai dengan pendidikan rakyat yang dapat membebaskan dari penjajahan kolonial.
Kegigihannya dalam menentang penjajahan Belanda dibuktikan dengan berdirinya National Onderwijs Instituut Taman Siswa (Perguruan Nasional Taman Siswa) pada tanggal 03 Juli 1922 .
Tidak seperti sekolah formal bentukan pemerintah kolonial belanda yang melanggengkan sistem kasta/kelas ala politik devide et impera, Taman siswa hadir sebagai ruang belajar segala lapisan masyarakat tanpa mengenal kelas, di mana murid diperlakukan sebagai subjek dalam pembelajaran dan guru hanya bertugas menemani murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan Azas pendirian (1).
Sebagai antitesis dari pendidikan formal, Taman Siswa menolak untuk menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kolonial belanda. Dalam proses pembelajarannya, Taman Siswa menularkan semangat kemerdekaan melawan melalui jalur pendidikan tanpa harus berhadapan secara frontal dengan pemerintah Hindia Belanda.
Dalam Azas pendirian taman siswa dijelaskan bahwa Sistem Among adalah sistem pendidikan yang digunakan guru dalam proses belajar-mengajarnya. Dalam Azas pasal 2 pendirian , yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah pada bagaimana cara anak berpikir secara mandiri dan mampu untuk menghargai pikiran sesamanya. Untuk itu, murid harus diberi ruang seluas-luasnya untuk sampai kepada kemandirian dalam membangun kesadarannya kritis (2).
Kerja-kerja yang dilakukan oleh taman siswa tidak berjalan mulus begitu saja. Usaha dalam mengembangkan pendidikan ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1924, rumah Ki Hajar yang digunakan sebagai sekolah disita karena dianggap tak membayar pajak, termasuk peralatan dan bangku sekolah pun ikut disita.
Tak berhenti di situ saja. Menurut Yudi Latif dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa, sekolah alternatif (baca: sekolah liar) didirikan oleh para anggota idealis dari inteligensia yang tidak ingin bekerja untuk pemerintah kolonial. Adanya kecenderungan politik di balik aktivitas pendidikan alternatif yang digagas oleh taman siswa disadari pemerintah.
Pemerintah yang khawatir melihat perkembangan sekolah-sekolah pribumi tanpa izin. Untuk menekan laju perkembangan tersebut, pada tahun 1923, pemerintah mengeluarkan aturan yang dikenal dengan nama wilde scholen ordenantie atau ordonansi pengawasan sekolah liar.
Aturan tersebut jelas menghambat pergerakan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah liar seperti taman siswa. Aturan tersebut memaksa guru untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Hoofd Van Gewestwlyk Bestuur sebelum boleh melakukan proses belajar-mengajar. Pendirian sekolah harus seizin Hoofd Van Gewestwlyk Bestuur. Tujuannya adalah agar sekolah-sekolah liar menggunakan kurikulum dan tenaga pengajar yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan hukuman penjara atau denda berupa sejumlah uang.
Karena tak mengindahkan aturan tersebut, Sekolah-sekolah taman siswa banyak yang disegel, proses belajar mengajar terpaksa dilakukan di rumah-rumah milik guru. Banyak guru taman siswa yang dipenjarakan.
Menurut Yudi Latif dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa, sekolah liar biasanya didirikan oleh para anggota idealis dari inteligensia yang tidak ingin bekerja untuk pemerintah kolonial, dan yang didirikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan pendidikan yang bergaya Barat.
Adanya kecenderungan politik di balik aktivitas lembaga-lembaga pendidikan alternatif disadari oleh pemerintah Kolonial. Pemerintah Kolonial yang khawatir melihat perkembangan sekolah-sekolah pribumi mengeluarkan peraturan atau ordonansi.
Menanggapi aturan tersebut, Ki Hajar mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal De Jonge untuk meminta agar aturan tersebut dibatalkan. Telegram ini dimuat majalah Timboel, 6 November 1932. Apabila aturan tersebut tidak dicabut, Taman Siswa akan melakukan lijdelijk verzet (pembangkangan) (3).
“Excellentie! Ordonnantie jang disadjikan amat tergesa-gesa dan didjalankan dengan tjara paksaan.… Bolehlah saja memperingatkan, bahwa walaoepoen machloek jang ta’berdaja mempoenjai rasa asali berwadjib menangkis bahaja oentoek mendjaga diri dan demikianlah djoega boleh djadi kami karena terpaksa akan mengadakan perlawanan sekoeat-koeatnja dan selama-lamanja…” Tulis Ki Hajar.
Sumber :
1. Ki Hadjar Dewantara, Azas-Azas dan dasar-Dasar Taman Siswa.
2. Dwi Purwoko, Semangat taman siswa.
3. Historia.id, Ki Hajar dan Sekolah Liar.
