masukkan script iklan disini
LAPMI UKKIRI- Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) menolak Rujukan Teknis (JUKNIS) pemilihan pengurus LPP-F, SEMA-F, DEMA-F, HMJ/HMPS/HMD UIN Alauddin Makassar karena beberapa poin dinilai keliru serta putusnya koordinasi SEMA-U dan SEMA-F. Rabu, 09/12/2020.
Setelah mengadakan pertemuan dan melalui hasil kajian bersama, Ketua SEMA Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan, Tarbiyah dan Keguruan, Dakwah dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Sains dan Teknologi serta Adab dan Humaniora menyatakan sikap menolak JUKNIS yang ditandatangani Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar tersebut.
Iksan Bayu Aji Saputra selaku Ketua SEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi menolak Juknis tersebut karena didasarkan pada buku pedoman yang dinilai belum disosialisasikan dengan massif serta tidak meminta pandangan dari lembaga kemahasiswaan.
"Petunjuk Teknis Pemilma tahun ini seharusnya masih berpedoman kepada buku saku tahun 2019, karena buku saku tahun 2020 yang baru saja terbit di hari jumat lalu, tidak meminta pandangan dari pengurus Lembaga kemahasiswaan umumnya dan SEMA Fakultas sejajaran khususnya dan buku pedoman itupun belum di sosialisasikan secara massif, mengapa langsung di gunakan sebagai rujukan Pemilma tahun ini? Ada apa ini? Politis bukan"katanya.
"Petunjuk teknis ini berpedoman pada buku pedoman Mahasiswa tahun 2020 yang didalamnya banyak terjadi kontradiksi, salah satunya ialah pasal 1 poin 3 dimana tim pewawancara di tetapkan oleh Pimpinan Fakultas. Padahal sudah jelas dalam hal 68 petunjuk teknis Senat Mahasiswa Fakultas, pasal 5 wewenang SEMA-F ialah membentuk Lembaga penyelenggara pemilihan mahasiswa (LPP) yang nantinya mengatur mekanisme jalannya pemilma, namun dalam Juknis yang dibuat pimpinan Universitas sudah menetapkan proses pemilma secara online tanpa ada alasan yang jelas sehingga kami tolak" lanjutnya.
Sejalan dengan ketua SEMA FDK, Fuad Hidayatullah selaku ketua SEMA FEBI juga menolak juknis dan buku saku karena dinilai mengebiri wewenang lembaga kemahasiswaan dan sarat akan kepentingan politik.
"Hadirnya buku saku pedoman menurutku sarat sekali akan kepentingan politik. dan itu berakar dari SEMA-F yang tidak dilibatkan dalam diskusi atau perumusan buku pedoman tersebut, kita tidak bisa menumpukan harapan pada SEMA-U, klaim perwakilan pada SEMA-U saja menurutku tidak bisa dipercaya. Maka akibatnya lahirlah pasal bermasalah yang menurutku mengebiri keleluasaan wewenang SEMA-F dalam membentuk tim LPP dan mengatur mekanisme pemilihan lebih lanjut (Lampiran keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 4961 tahun 2016, poin H). Indikasi tersebut dapat kita temukan dalam beberapa aturan tambahan seperti minimal IPK dan tes wawancara oleh tim bentukan pimpinan, jadi pasal-pasal yang ada saling tumpang tindih" jelasnya.
Kekecewaan yang sama juga diutarakan oleh Ernawati selaku Ketua SEMA FTK yang menolak JUKNIS dikarenakan tidak terlibatnya SEMA-F dalam penyusunannya.
"saya menolak juknis yang telah dikeluarkan oleh Universitas, karena pada pembuatan juknis tidak dilibatkan SEMA-F sejajaran. kemudian ruang gerak lembaga Senat Mahasiswa kini semakin dipersempit. Harusnya prosedur pemilihan LPP di buat oleh SEMA F karena kita ketahui pada pasal 5 Wewenang SEMA ialah membentuk lembaga penyelenggara Pemilihan Mahasiswa(LPP)" tegasnya
Sementara dikesempatan yang sama Riyadhatul Jinan selaku ketua SEMA FKIK juga mengutarakan penolakannya dan berharap agar poin yang ada didalam juknis tersebut bisa lebih fleksibel.
"Saya jelas menolak juknis yg telah di keluarkan oleh pimpinan. Alasannya kami menganggap di dalamnya ruang gerak lembaga kemahasiswaan terkhusus SEMA-F sangat di batasi, dan harapannya agar difleksibelkan terutama untuk IPK seluruh mahaiswa yg mencalonkan diri sebagai anggota LPP. Khusus FKIK yg sistem belajarnya yaitu sistem blok, banyak mahasiswa yg tidak mencukupi untuk IPK yg di tentukan" ucapnya.
Selain itu ketua SEMA FAH Pasrahuddin juga menyampaikan kesiapannya untuk mengawal proses penolakan juknis tersebut sampai hal-hal yang memicu kontroversi dapat diselesaikan.
"Pertamakali baca juknis itu saya sempat bingung, Ini juknis siapa yang keluarkan? Kesannya seperti birokrasi hendak semakin mengontrol kegiatan kemahasiswaan. Hal yg sangat sensitif seperti ini seharusnya membutuhkan pembahasan yang lebih intens. Dari kawan-kawan kita sepakat untuk menolak juknis tersebut dan akan tetap mengawal sampai apa yg mnjadi kontroversi bisa diselesaikan dan tetap menjaga koordinasi" ucapnya.
Sudah sepatutnya Juknis yang dikeluarkan oleh pimpinan tersebut dapat ditinjau kembali, mengingat banyaknya penolakan yang terjadi hingga empat SEMA- F juga menolak Juknis tersebut. Apabila masukan-masukan dari Lembaga Kemahasiswaan ini ini tidak digubris, hal ini akan melahirkan preseden buruk bagi proses demokrasi di kampus UIN Alauddin Makassar itu sendiri.
Palaguna, selaku ketua SEMA-F Sains Dan Teknologi juga menyatakan sistem pemilihan yang nantinya akan dilakukan secara Online ini merupakan bentuk tidak siapnya kampus beradaptasi diera new normal saat ini.
"Dilaksanakan pemilma secara online, berarti euforia Demokrasi tdk akan kita rasakan. Tidak ada esensi yang kita dapatkan, sebab kita ini mau memilih pemimpin baru bukan hal yang gampang, harus kita persiapkan secara matang agar kiranya kedepannya tdk ada kesalahan yang terjadi" ungkapnya.
Lanjutnya, jika pilkada dilaksanakan dan diadakan secara offline dengan mendatangi TPS, dan juga kampanye setiap parpol yang diadakan dalam jumlah massa yang banyak namun, mengapa kita selalu dipersulit.
"Secara tidak langsung itu bisa saja mematikan kreativitas mahasiswa. Pihak universitas tidak bisa mengadakan protokol serta antisipasi di era new normal. Dan jadi pertanyaannya sampai kapan kita mau bgini terus? Sedikit-sedikit online, apa-apa online." Tutupnya
Reporter: Askhabul Fajar
Editor: Muhammad Syamsul Abdullah
