masukkan script iklan disini
Pilkada Memuat Kepentingan Oligarki, Fraksi Rakyat Makassar, Walhi Dan LBH Sulsel Gelar Konferensi Pers
LAPMI, UKKIRI - Fraksi Rakyat Kota Makassar bekerjasama dengan Walhi Sulawesi Selatan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulsel menggelar konferensi pers dengan tema Kepentingan Oligarki Dalam Pilkada Kota Makassar, melalui aplikasi Zoom. Rabu, (25/11/20)
Tujuan diadakannya konferensi pers ini agar memberikan pemahaman yang tajam terhadap masyarakat Kota Makassar untuk memilih pemimpin yang pro rakyat.
Pertarungan pilpres pada tahun 2019 saat itu berafiliasi dengan para pemilik tambang-tambang yang terbesar bahkan berafiliasi dengan para pembisnis.
Hadirnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja hanya diperuntungkan kepentingan korporasi karena para aktor politik adalah mereka yang memiliki kepentingan pribadi. Setiap konstentasi politik tidak terlepas dari kepentingan para pembisnis.
Menurut Rizki, yang juga merupakan perwakilan dari Walhi Sulsel, ia beranggapan bahwa dana kampanye para paslon bersumber dari pihak swasta dan para pengusaha.
"Keempat paslon tersebut terhubung dengan para korporasi secara langsung dan secara tidak langsung." Ungkapnya
Edi Kurniawan dari LBH Sulsel juga mengatakan konflik penegak hukum disektor sumber daya alam.
"Para kontestan tidak mampu memberikan solusi terhadap konflik sosial di Kota Makassar, dan para paslon tidak akan menjadi pelayan karena ada yang mengendalikannnya."
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa ada beberapa kelompok oligarki ingin merebut posisi pertama dikota makassar.
"Ada perkawinan para aktor pembisnis dan partai politik sehingga ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya." Ungkapnya
Reporter: Mujahidin
Editor: Muhammad Syamsul Abdullah
