LAPMI, UKKIRI- Kembali turun kejalan dengan varian baru, Gerakan Rakyat Makassar Sektor Aliansi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, mengadakan Kuliah Jalanan dengan tema "Mendasar Omnibus Law" di depan Kampus I UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin, Senin. (20/10/2020)
Dalam Kuliah Jalanan kali ini Ardianto dari Kalabahu Semarang, Muhammad Akbar dari Individu Merdeka, dan Jaja dari Simposium.
Ardianto melihat Omnibus Law dari perspektif hukum, ia mengatakan dalam penetapan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak taat Hukum.
"Dalam UUD No 12 Tahun 2011, bahwasanya dalam pembentukan UUD itu harus melibatkan partisipasi publik, masyarakat yang terdampak, dan kalangan akademisi, dan dilihat lahirnya Omnibus Law ini tidak melibatkan masyarakat dengan tidak diberikannya hak untuk bersuara, menjadi alasan kita hadir untuk menuntut," ungkapnga
Selaim Ardianto, Akbar juga beranggapan bahwa hadirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini jelas merupakan implikasi dari relasi kuasa yang sementara berkerja dalam sistem pemerintahan hari ini.
"Dari kajian yang dilakukan oleh gabungan masyarakat sipil mendapatkan satu fakta bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja ini disusun oleh satgas yang sekaligus anggota DPR juga bagian dari pada afiliasi perusahaan yang bergerak dalam energi kotor, dari sini kita bisa melihat suatu kenyataan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan produk Undang-Undang yang di inisiasi oleh aktor- aktor yang memiliki akumulasi kepentingan," Tambahnya
Kelas Jalanan yang berlangsung dari sore higga malam malam tadi melahirkan kesadaran baru di masyarakat terhadap ketimpangan dalam perumusan UU Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Reporter: Rifa'Atul Mahmudah
Editor: Muhammad Syamsul Abdullah
