masukkan script iklan disini
LAPMI, UKKIRI - Aliansi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Melawan Takdir atau yang kerap disebut Al Maun kembali berunjuk rasa untuk menuntut Surat Keputusan Rektor No. 594 tahun 2020. Aksi ini dilakukan didepan kampus I UIN Alauddin Makassar. Senin (20/07/20)
Ketua SEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fuad Hidayatullah, mengatakan aksi adalah bentuk kekecewaan kepada pimpinan yang tidak pernah serius dalam perjalanan panjangnya memberikan keringanan UKT, pasalnya, dalam SK Rektor No. 594 tersebut keringanan UKT hanya diberi sebanyak 20%.
"Kami tentunya sangat kecewa, karena pimpinan mengeluarkan SK tanpa adanya transparansi mengapa hanya 20% keringanan yang diberikan."
Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa ada beberapa alasan penetapan kebijakan tersebut tidak jelas atau tidak berdasar.
"Yang pertama adalah 20% masih terbilang rendah di banding hasil kajian teman-teman yang telah dijanjikan untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan keringanan UKT saat audensi."
Fuad menjelaskan bahwa pembebasan UKT adalah sesuatu yang dimungkinkan mengingat saat ini kita berada pada kondisi kemerosotan ekonomi yang akut dan tidak maksimalnya kampus dalam menyelenggarakan pendidikan dalam hal ini pengalokasian hak kepada mahasiswa atas apa yang telah dibayarkannya dalam bentuk UKT sesuai dengan PMA nomor 7 tahun 2018 tentang SSBOPT.
Dalam BOPTN itu mahasiswa dikenai biaya langsung (50%) dan biaya tidak langsung (50%) yang wujudnya hanya bisa dialokasikan jika menggunakan sistem perkuliahan tatap muka (langsung). Hingga peralihan perkuliahan ke sistem daring menjadi masalah tersendiri dalam pengalokasiannya.
"Adapun penetapan keringanan yang sangat rendah juga diikuti dengan berbagai syarat yang rumit, dan tidak semua mahasiswa mendapatkan keringanan tersebut, sedang hasil kajian yang teman-teman temukan sebelumnya menjelaskan bahwa dalam kondisi pandemi ini setiap lapisan masyarakat turut terdampak."
Karena berbagai landasan tadi Al Maun merasa penetapan kebijakan tersebut tidak adil dan terkesan tidak wajar sehingga menolak keputusan terbaru dari Rektor dan masih akan menagih janji atas komitmen dari Rektor.
"Maka dari itu kami menolak SK No. 594 yang dikeluarkan pimpinan dan akan menagih komitmen pimpinan atas janji yang pernah dilontarkannya dalam forum audiensi untuk mempertimbangkan data yang telah kami sodorkan. Kami juga menuntut transparansi BOPTN dan pengelolaan UKT selama semester genap agar semuanya fair." Tutupnya
Reporter: Frengki
Editor: Rezky Amelia Jumain
