masukkan script iklan disini
LAPMI, UKKIRI - Bencana yang terjadi di Lombok sangat memprihatikan, sehingga selayaknya kita selaku masyarakat yang terhimpun dalam wadah NKRI harus memberikan kontribusi, simpatik, dan kepedulian terhadap saudara kita yang merasakan bencana Lombok.
Memang ini sudah menjadi ketentuan Allah SWT yang menjadi fitrah setiap ummat manusia. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian penuh demi hidupnya sikap toleransi, hubungan antar sesama, dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan.
Gempa yang terjadi di Lombok sudah memakan jutaan korban jiwa dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari golongan lanjut usia hingga anak-anak, suku, dan ras.
Semuanya merasakan penderitaan. Ini sudah menjadi bencana nasional, meski hanya skala daerah karena bencana ini semakin membengkak & berkali-kali terjadi.
Namun, pemerintah lepas tanggung jawab dan tidak mampu mengakomodir permasalahan yang terjadi. Pasalnya, salah satu pejabat Istana Kepresidenan, Pramono Agung, mengatakan negara akan mengalami kerugian ketika gempa Lombok ditetapkan sebagai Bencana Nasional, karena menghabiskan banyak uang untuk membantu mereka.
Ketika persoalan politik, pemerintah cepat menghabis uang negara. Tapi ketika berbicara bantuan kemanusian, semunnya menghindar bahkan seoalah2 tidak tahu persoalan.
Jika pihak istana tidak menetapkan gempa Lombok sebagai bencana Nasional, maka jelas ada permainan politik yang terjadi. Jangan pernah mempolitisasi persoalan kemanusian, karna itu adalah tindakan kriminal paling besar.
Maka dari itu, HMI Cabang Gowa Raya mengecam pernyataan oknum Istana tersebut dan jika tidak direspon dengan baik maka akan dibentuk Aliansi guna mencopot pejabat Istana yang tidak bijak dalam mengambil keputusan.
"Ketika usulan kami tidak direspon baik, maka kami akan membentuk aliansi dan meminta presiden RI mencopot oknum istana yang tidak bijak dalam mengambil sikap" Tegas disampaikan oleh Syukur El Basri, Wasekum Bidang Informasi & komunikasi HMI Cabang Gowa Raya.
Penulis: Rezky Amelia Jumain
